DEMOKRASI

Century Wajib Digugat Rakyat

Angket pajak, meski prematur sudah hancur, tentu kita tidak mau century bertahan pada sikap “silat lidahnya” anggota legislatif ,maka rakyat menggugat agar kasus sentury di tuntaskan.

Laporan audit investigasi yang disampaikan BPK ke DPR banyak yang tidak benar. Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sejumlah hal, antara lain adanya penarikan dana oleh pihak terkait, yang seharusnya tidak boleh, sewaktu Century berada dalam pengawasan khusus BI; pengubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang syarat rasio kecukupan modal (CAR) bank yang bisa mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP); ketidaktahuan BI atas sejumlah risiko yang akhirnya membuat biaya penyelamatan Bank Century membengkak. Budi membantah bahwa BI mengubah PBI agar bisa memberikan FPJP kepada Bank Century yang berdasarkan neraca per 30 September 2008 memiliki CAR 2,35 persen.  Ia juga membantah bahwa BI tidak mengetahui potensi risiko kerugian Century sebelum rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang memutuskan kebutuhan dana talangan penyelamatan Century.

”Kebetulan saja begitu PBI-nya keluar, Bank Century mengajukan permintaan FPJP,” kata Budi Rochadi. PBI itu mengubah syarat CAR bank mendapatkan FPJP dari minimal 8 persen menjadi minimal 0 persen.

Kebutuhan likuiditas

Sebelum pertemuan KSSK, BI mentaksir dana yang dibutuhkan Century untuk tambahan modal sebesar Rp 1,7 triliun. Terdiri atas Rp 632 miliar untuk CAR mencapai 8 persen dari neraca per 31 Oktober 2008 dan Rp 1,07 triliun untuk pencadangan akibat pemburukan aset yang terjadi selama periode 1-20 November 2008.

Nilai Rp 1,07 triliun diperoleh atas hasil pemeriksaan BI yang masih berlangsung dan belum dikonfirmasi ke Bank Century. Dari informasi BI bahwa kebutuhan likuiditas bank Century dalam 3 bulan ke depan mencapai Rp 4,79 triliun. Total kebutuhan dana yang awalnya diusulkan BI sekitar Rp 6,6 triliun.

Namun, KSSK akhirnya memutuskan kebutuhan dana hanya sebesar Rp 632 miliar. Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie mendesak BPK mempertajam fokus audit investigasinya terhadap aliran dana, baik sebelum maupun setelah Bank Century berada dalam pengawasan khusus BI. Selain itu, BPK juga diminta untuk mengarahkan audit investigasinya terhadap penggunaan dana yang sudah dikucurkan oleh BI melalui FPJP dan penyertaan modal sementara Bank Century.

Sri Mulyani Indrawati, yang waktu itu menjabat sebagai menteri keuangan, mengakui bahwa pemerintah mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan Bank Century pada saat kondisi perbankan Indonesia dan dunia mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global. “Paling tidak dalam lima tahun mendatang, bila dikelola dengan manajemen yang baik, Bank Century ada potensi untuk dijual,” ujar Sri Mulyani yang juga waktu itu menjabat Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) di London.

Ia menjelaskan, keputusan menyelamatkan Bank Century pada 21 November 2008 pada saat kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis ekonomi global, tidak bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini. “Dengan meminimalkan ongkosnya dan dikelola oleh manajemen yang baik maka Bank Century punya potensi untuk bisa dijual dengan harga yang baik,” katanya.

Menurutnya, keputusan KSSK pada saat itu adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari tahun 1988. Dia menambahkan, biaya untuk menyelamatkan Bank Century tidak sebesar kerugian kalau bank tersebut dibiarkan mati, sehingga keputusan untuk menyelamatkan Bank Century yang dipilih. Pada perhitungan saat itu, penyelamatan Bank Century memakan biaya 683 miliar rupiah, sedangkan apabila dibiarkan mati, paling tidak pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari lima triliun rupiah.

Ia mengemukakan, sebuah bank akan tetap beroperasi bila mempunyai ratio kecukupan modal (CAR-capital adequacy ratio) sebesar delapan persen. Karena itu, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menyuntikkan modal agar syarat CAR minimum bisa terpenuhi dan bank ini tetap operasinal. “Hal itu yang menyebabkan hingga sekarang ini, pemerintah lewat LPS menyuntikan dana segar hingga Rp6,76 triliun rupiah,” ujarnya.

Setelah sekian lamanya kasus century di “peti-es kan”, namun rakyat harus tahu dan menggugat agar kasus century harus diselesaikan. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penuntasan kasus hukum di Indonesia. ***

Musda PAN Garut

Kang Babay Memimpin PAN Garut

GARUT, Warta PAN - H. Babay Tamimi berhasil mengungguli tiga kadidat lain di perhelatan Musda IV Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Garut, dari 473 hak pilih, ia meraih suara sebanyak 289 suara., tiga kandidat, H. Yayat memperoleh 89 suara, Asep Komarudin Anda 53 Suara, dan H. Ganiyasa memperoleh 40 suara, sedangkan yang abstein 8 suara. Sementara itu H. Maman Sukirman terpilih sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Daerah (MPPD) PAN Kabupaten Garut.

Musda IV PAN, dibuka resmi Ketua DPW PAN Jabar, Irjen Pol (Purn) Edi Darnadi, di Bale Paminton Garut, Sabtu (30/4), dihadiri Bupati Garut H. Aceng HM. Fikri, S.Ag, Ketua DPD PAN Kabupaten Garut, dan para pengurus parpol, serta Mustafa Fatah – Anggota KPUD Garut. 

Menurut Ketua DPW PAN Jabar, Irjen Pol (Purn) Edi Darnadi, yang juga mantan Kapolda Jawa Barat, secara kualitas perkembangan partainya khususnya di Kabupaten Garut meningkat, meski tidak terlalu signifikan. Terbukti, hasil Pemili 2009, kursi PAN di DPRD Garut kini sebanyak 5 kursi, sedangkan pada hasil Pemiu 2004 hanya 4 kursi. Dirinya yakin, pemilu yang akan datang, sesuai dengan amanat partai pencapaian dua digit akan tercapai. “Artinya kursi PAN di DPRD Garut minimal 7 kursi maksimal 10 kursi Insya Alloh akan tercapai”, tegasnya yakin.

Ketua DPD PAN Garut 2006-2011, Enjang Tedi, menyebutkan, dibanding dengan daerah lain di Jawa barat, DPD PAN Garut telah melaksanakan musda yang ke empat kalinya, sementara daerah lain baru tiga kali. “Artinya, ketika partai ini berdiri, tradisi musyawarah di PAN Garut sudah jauh-jauh telah dmulai, sementara di daerah lain bahkan harus dengan mufakat”, katanya.  (Lap Karsidi untuk Warta PAN)

Parpol

PAN Cetak 100 Kader Per Desa

Untuk menciptakan partai yang solid dan lebih dekat dengan rakyat, maka perlu dilakukan terobosan-terobosan baru, agar bagaimana partai mampu merangkul seluruh aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Maka dari itu, Partai Amanat Nasional (PAN), telah menginstruksikan seluruh tokoh-tokohnya, baik di DPW maupun DPD, untuk mencetak 100 kader per desa.

Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Perkaderan dan Instruktur Nasional di Sawangan Jawa Barat 14-16 Januari. Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Ilham Burhanuddin SH MH, kepada Warta PAN mengakui hal tersebut. Menurut Ilham yang juga anggota DPRD Sulsel itu, perekrutan kader-kader PAN 100 setiap desa, merupakan instruksi nasional yang wajib dijalankan.

 
"Kita saat ini, mulai mencetak 100 kader per desa di Sulsel, hal itu dilakukan untuk bagaimana agar PAN kedepan jauh lebih merakyat dan menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini masih kurang terserap. Kader-kader militan PAN nantinya, akan berjuang untuk bagaimana membawa PAN ini jauh lebih maju. Target pembentukan 100 kader per desa akan kita realisasikan," tegasnya.

Diprovinsi Jawa Tengah, menurut Ketua DPW PAN Jawa Tengah, Wahyu Kristianto “Program 100 kader per desa, di Jawa Tengah baru akan berjalan setelah masing-masing DPD PAN di 26 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah selesai melaksanakan Musyawarah Daerah, sementara ini yang baru akan melaksanakan program tersebut adalah DPD PAN Semarang.” Ungkapnya saat dihubungi via ponsel.

Sementara itu, menurut Ketua DPW PAN Papua Barat, Rahmat. C. Sinameur “Program Pak Hatta yang 100 kader per desa sebenarnya bagus, tetapi rasanya sangat sulit di terapkan di Papua khususnya Papua Barat. Karena mereka bukti kongkret dari partai-partai politik yang ada” ungkapnya

Dalam Rakornas Badan Perkaderan dan Intruktur Nasional juga dihadiri langsung Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa, yang juga Menteri Perekonomian Republik Indonesia. PAN akan lebih giat menyerap aspirasi masyarakat, sehingga mereka memang merasa terwakili dan menanamkan dalam hati kalau PAN adalah partai rakyat.

*ksd/dbs/team

PARLEMEN

Citibank Bermasalah, Komisi 11 DPR RI Bentuk Team Perumus

JAKARTA, Warta PAN – Rapat internal Komisi XI yang membahas persoalan kasus Citibank belum ada keputusan. Semua anggota sepakat membentuk Tim Perumus (Timus) untuk mendalami dan mengatur sanksi yang tepat untuk Citibank terkait kasus pembobolan dan pembunuhan terhadap nasabahnya.

“Masih akan dilanjutkan. Jika tidak ada halangan nanti malam tim perumus akan dibentuk,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Mohammad Hatta kepada media ini, beberapa hari yang lalu.

Menurut Mohammad Hatta, pembahasan mengenai sanksi terhadap Citibank terlampau banyak, sehingga Komisi XI merasa perlu pendalaman dan mengarsir apa dan mana saja sanksi yang perlu diberikan kepada Citibank.

Dari pukul 14.30 WIB, Komisi XI mengadakan rapat internal lanjutan tentang Citibank yang dilaksanakan secara tertutup. Rapat berakhir pada pukul 15.30 WIB. *ksd